Bawaslu Torut : Caleg Harus Bisa Bedakan Waktu Sosialisasi, Kata Sambutan, Dan Kampanye

oleh

KATASATU.COM | TORAJA UTARA. Berdasarkan aturan PKPU yang berlaku mengenai tempat larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) tidak boleh di pasang pada kayu dan tiang listrik ataupun tiang telepon.

Hal ini disampaikan oleh Gabriel R selaku komisioner Bawaslu Toraja Utara saat hadir sebagai narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pemilu Partisipatif di sekretariat Panwaslu kecamatan Kesu’, yang beralamat di Lembang Rinding Batu, Rabu (7/11/2018).

Gabriel sampaikan di hadapan peserta sosialisasi bahwa untuk kecamatan Kesu sudah ada yang di turunkan yang terpasang di pohon namun itu yang ukuran poster dan yang ukuran besar seperti baliho dan spanduk, itu masih di lakukan koordinasi dengan partainya dalam jangka waktu yang sudah diberikan.

Menurut Gabriel R selaku komisioner Bawaslu Toraja Utara dalam materinya bahwa bagi oknum PNS juga jangan terlibat kampanye politik praktis apalagi mengikuti masa kampanye dengan menggunakan atribut PNS ataupun memperlihatkan dirinya dalam memberikan dukungan terlebih menggunakan jabatannya.

Tambahnya bahwa kampanye juga ada aturannya mekanisme pelaksanaan kampanye berdasarkan aturan yang berlaku seperti saat ada kegiatan kemasyarakatan dan calon diminta memberikan kata sambutan namun dalam sambutannya menyisipkan janji politik berkaitan Visi Misinya maka itu merupakan kampanye dan bukan dalam posisi sosialisasi ataupun kata sambutan.

Karena syarat lakukan kampanye itu adalah memiliki penyampaian Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada kepolisian sesuai tingkatannya dan kampanye adalah penyampaian Visi dan Misi yang di dalamnya ada janji politik.

Olehnya itu setiap Calon Legislatif (Caleg) harus bisa membedakan saat mana berdiri sebagai pemberi kata sambutan pada saat kegiatan Rambu Tuka’ maupun Rambu Solo’ dan bukan untuk kampanye karena kampanye ada aturannya.

Ketua Bawaslu Toraja Utara, Andarias Duma dalam materinya bahwa kepada kepala Lembang agar menyampaikan kepada sesama kepala Lembang dan kepada aparat Lembang untuk tidak terlibat dalam kampanye ataupun terlibat unsur bagi uang karena sanksinya berat jika ketahuan.

Arifin yang juga sebagai komisioner Bawaslu Toraja Utara dalam materinya mempertegas juga mengenai sanksi dari pelanggaran pemilu mulai dari masa tahanannya sampai dendanya dan komisioner Bawaslu juga ini sampaikan agar hindari pelanggaran politik uang dan politisasi issu sara.

Pada kegiatan ini juga hadir Elson Tandilino selaku ketua PPK kecamatan Kesu’ menyampaikan bahwa pada pemilu April 2019 nantinya menurut aturan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 bahwa dalam melakukan pemilihan atau menggunakan hak pilihnya maka yang bersangkutan harus memiliki KTP elektronik walaupun sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Jadi menurut ketua PPK Kesu’ selaku unsur penyelenggara tingkat kecamatan bahwa KTP elektronik merupakan harga mati dalam menggunakan hak pilihnya sehingga itu diharapkan semua masyarakat agar dapat memperhatikan hal ini.

Pada Sosialisasi Pemilu Partisipatif ini juga digelar penandatanganan bersama Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang oleh pelaksana dan peserta Sosialisasi.

Penulis : Wdn / Editor : Rdk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.