Berantas Miras dan Tolak LGBT di Palopo, KAMMI gelar Unjukrasa

oleh

KATASATU.COM | PALOPO –Mahkama Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal 284, 285, dan 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diasumsikan sebagian kalangan seakan melegalkan perbuatan asusila serta perilaku menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang menuai reaksi keras. Jumat 29/12/2017

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Institute Agama Islam Negeri (IAIN), Jumat (29/12/2017),  Kota Palopo menggelar unjuk rasa atas penolakan juga mengharamkan keberadaan LGBT di Kota Idaman yang bernuansa religius.

Apdal, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) menegaskan, KAMMI menolak keras LGBT di Kota Palopo dan Indonesia pada umumnya. KAMMI juga mendesak negara mengarahkan komunitas LGBT untuk kembali kepada fitrahnya.

” Perilaku LGBT menyimpang dan tak sesuai nilai Pancasila dan norma di masyarakat. KAMMI mendesak DPR-RI mengesahkan revisi UU terkait masalah kesusilaan, serta mendorong pemerintah dan masyarakat umum merangkul dan melakukan rehabilitasi penderita penyimpangan orientasi seks khususnya LGBT,” tegas Apdal

Usai berorasi diperempatan Jl. Ahmad Yani depan Kodim 1403 SWG, pengunjukrasa melanjutkan aksinya di kantor DPRD Palopo, yang diterima langsung oleh Dahri Suli, dari Fraksi PKB,

Anggota DPRD Palopo, Dahri Suli, mengatakan Kepada mahasiswa pengunjukrasa itu, berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan bersurat ke provinsi.

“DPRD mengapresiasi dukungan adik-adik dari KAMMI dalam memberantas peredaran minuman keras (miras), narkoba, dan penyakit moral lainnya,” Ucap Dahri Suli.

Sekedar untuk diketahui, keberadaan LGBT di Kota Palopo dikabarkan sudah mulai berkembang sejak munculnya istilah di kalangan anak jaman now (anak modern) dengan sebutan Lakopa, pasangan sesama wanita (lesbian) dan Homreng, pasangan sesama lelaki atau Homoseksual.

Editor : Awi