Bupati Diminta Segera Evaluasi Menyeluruh Dinas Pendidikan Toraja Utara

oleh

KATASATU.COM | TORAJA UTARA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toraja Utara menilai sistim manajerial pendidikan dan proses perekrutan kepala Sekolah di Kabupaten Toraja Utara curat marut.

Hal ini membuat Agustinus Parrangan merasa resah mendapatkan keluhan dilapangan dimana sistim manajerial pendidikan yang ada di kabupaten ini terlihat tidak adanya singkronisasi antara bawahan dan atasan pada jajaran dinas pendidikan.

Agustinus Parrangan, selaku anggota DPRD Toraja Utara dari Fraksi Hanura mengatakan bahwa proses penjaringan kepala sekolah yang dilakukan tidak sesuai aturan yang ada.

“Proses sistim perekrutan atau penjaringan para kepala sekolah yang telah dilakukan oleh dinas pendidikan Toraja Utara, terbukti ada yang tidak pernah ikut test Diklat tapi orangnya dilantik, sementara aturan jelas jika untuk menjadi kepala sekolah harus memenuhi persyaratan yakni sudah mengikuti tes calon kepala sekolah (cakep) dan lulus maupun memiliki test Diklat kepala sekolah”, ujar Agustinus, diruang kerjanya. Selasa (24/7/2018)

Lanjut, Agustinus Parrangan mengatakan jika untuk mewujudkan Kabupaten pendidikan Toraja Utara menjadi 5 besar sangat jelas dalam Visi Misi Bupati dalam mencapai RPJM, sementara sistim manajerial pendidikan yang ada didaerah ini carut marut .

Dirinya sebagai wakil rakyat tidak mau tutup mata melihat pendidikan didaerah ini menurun akibat dampak dari proses sistim perekrutan/penjaringan kepala sekolah yang terkesan syarat kepentingan yang seharusnya tidak dibawa dalam lingkup pendidikan.

Ia juga mengharapkan untuk mencapai Pendidikan yang lebih baik perlunya daerah ini mendapat perhatian kedepan dari pemerintah daerah Toraja Utara yang di nahkodai Kalatiku Paembonan.

Dan evaluasi menyeluruh di tubuh dinas pendidikan Toraja Utara termasuk beberapa kepala sekolah yang sudah dilantik dan tidak sesuai Permendiknas 28 tahun 2010, SK-nya ditarik kembali untuk memenuhi taat akan aturan dan keadilan.

“Kami minta kepada Bupati untuk melakukan Evaluasi secara menyeluruh para kepala sekolah didaerah ini yang prosesnya dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada”, tegas Agustinus.

Wakil rakyat dari fraksi Hanura ini pun menekankan bahwa “Jangan dunia pendidikan disanding sandingkan dengan politik transaksional nanti anak anak kita jadi korban”.

Penulis : Wdn / Editor : Rdk