Rapat Pembahasan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

oleh

PALOPO. KATASATU.COM – Terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Palopo serta penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Kota Palopo yang dibahas di Aula Bappeda Kota Palopo, Rabu 31 Oktober 2018.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Palopo dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bappeda Kota Palopo, Firmanza DP menyampaikan kegiatan tersebut menjadi landasan dan acuan untuk menjadikan Kota Palopo bebas dari kekumuhan, sebagai landasan operasional menghilangkan pemukiman kumuh yang ada di Palopo.

Sementara itu di Kota Palopo, untuk 100% air bersih sudah 98% pencapaian air bersih dan tahun 2019 akan segera dituntaskan, kemudian 0% kekumuhan, sudah bisa ditangani kurang lebih 57 hektar. Di program 2018 ada program NUSD dan program Kota ku.

“Berharap dengan adanya Ranperda bisa menjadi penguatan untuk pencapaian-pencapaian tersebut, dan sudah mencapai 91% persiapan nya”

Lanjutnya atas nama Walikota Palopo, bahwa nantinya pembahasan Ranperda tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Palopo serta penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Kota Palopo bisa hidup dalam artinya memberikan saran-saran dan menjadi acuan dalam mengerjakan operasionalnya.

Dimana tahun 2018 -2023 adalah berupaya mejadikan Kota Palopo adalah Kota berkelanjutan merupakan visi misi Walikota Palopo, saya kira penuntasan kawasan kumuh ini merupakan salah satunya.

“Mudah-mudahan selebihnya bisa d rampungkan di tahun 2019. Kota Palopo juga masih ada pemukiman yang masih kumuh sekitar kurang lebih 3000an yang masih kumuh, sinergi dengan pemerintah pusat sudah berjalan untuk melakukan bedah rumah pada tahun 2017 yang lalu dan semoga ini bisa di tindaklanjuti” tandas Firmanza.

Hadir juga beberapa anggota Dewan, salah satunya selaku Pansus, dari DPRD, Dahri Suli, mengatakan seluruh kebutuhan dari OPD yang ada di Pemerintah Kota Palopo sudah bisa terkoordinir dengan baik. Di DPRD Kota Palopo terkait usulan dengan dinas terkait posisi DPRD begitu lunak melihat kondisi yang ada. Yang seharusnya di tindak lanjuti dari peraturan daerah.

“Harapannya, dengan kegiatan seperti ini menjadi momentum untuk memasukkan pokok pemikiran, baik audit internal maupun eksternal”.Pungkasnya

Sumber : Humas Pemkot Palopo