Rony M Katunde : DPRD Torut Warning Eksekutif Untuk Tidak Menyusun KUA-PPAS Jika Tak Sesuai RPJMD

oleh

KATASATU.COM | TORAJA UTARA. Rony Mapaliey Katunde selaku unsur pimpinan DPRD Toraja Utara mempertegas akan PP 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD yang merupakan revisi dari aturan sebelumnya PP 16 tahun 2014.

Menurut Rony M. Katunde bahwa dalam PP tersebut juga diatur fungsi DPRD dalam menilai RPJMD Bupati selama 5 tahun dengan melihat kegiatan yang berjalan.

“Kelembagaan DPRD Toraja Utara telah mewarning eksekutif Toraja Utara untuk tidak membuat KUA-PPAS yang tidak sesuai dengan RPJMD tanpa melihat program OPD masing – masing”, ungkap Rony M. Katunde, di ruang kerja ketua DPRD Toraja Utara, Selasa (6/11/2018).

Lanjut Rony M. Katunde katakan jika DPRD sudah bertemu dengan OPD untuk membahas tentang penyusunan anggaran tahun 2019 sesuai PP no 16 tahun 2014 namun BANGGAR DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menyusun anggaran.

BANGGAR dan TAPD yang belum menyusun anggaran tersebut berkaitan karena belum diketahuinya dana masuk dari DAK, DAU , dan dana propinsi.

Tahun kemarin 2017 menurut wakil ketua DPRD Toraja Utara ini bahwa TAPD menargetkan PAD 58 M tapi belum diketahui realisasinya dan tahun ini target PAD 56 M namun sampai Oktober, PAD baru mencapai perkiraan 36 M dan itu akan menjadi patokan untuk tahun berikutnya.

Sehingga berpedoman dari hal tersebut maka BANGGAR juga akan melihat sejauh mana program yang diusulkan nantinya apakah sesuai RPJMD dan di satu sisi APBD 2019 harus selesai di susun per 30 November 2018 ini, papar Rony.

Dan apabila ada langkah untuk merevisi RPJMD kemudian itu tidak berjalan maka itu jelas tidak sehat dalam program yang direncanakan, tutupnya.

Penulis : Wdn / Editor : Rdk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.