Sejumlah Media Online Soalkan Anggaran Jasa Peliputan yang Dikelola Diskominfo Luwu Utara, Ada Apa?

KATASATU.COM | LUWU UTARA – Sejumlah Jurnalis Luwu Utara pertanyakan penggunaan anggaran jasa peliputan untuk media online Tahun Anggaran 2018 yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Luwu Utara.

Ditanyakan mengenai hal tersebut Kadis Diskominfo, Arief Palallo mengakui menggunakan dana tersebut untuk pelatihan operator radio bagi para stafnya di kantor. Diketahui Diskominfo berencana mendirikan stasiun radio Frequency Modulation (FM) yang akan dilaunching pada bulan ini bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Luwu Utara.

“Sisa dari anggaran tersebut buat jasa pendamping PPID dan pembayaran kontrak salah satu media online”, kata Arief Palallo saat ditemui beberapa wartawan online di halaman parkir Kantor Bupati Luwu Utara, Rabu (11/4/2018).

Sementara itu salah seorang jurnalis Luwu Utara dari media Batarapos, Darwis, sangat menyayangkan hal itu. Menurutnya peruntukan anggaran sudah jelas yaitu untuk peliputan para media online yang bertugas di Luwu Utara sesuai yang tertuang di RKA dan disetujui dalam pembahasan di DPRD beberapa waktu yang lalu

“Meski nilainya kecil dan tak seberapa namun hal ini tidak bisa didiamkan. Kami minta diskominfo untuk transparan dalam menjelaskan tentang peruntukan anggaran tersebut yang sudah pernah ditetapkan sebelumnya”, ujar Darwis.

Wartawan Batarapos itu juga berharap Diskominfo bisa bersinergi dengan baik bersama awak media. Karena menurutnya SKPD tersebut adalah leading dari semua informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

“Jika Diskominfo tidak mampu menangani dengan baik hal ini, kembalikan saja tanggung jawab itu ke bagian Humas & Protokol Pemkab yang sebelumnya pernah menangani awak media online seperti waktu lalu”, kunci Darwis.

Sementara itu, Wartawati dari mediadutaonline.com biro Luwu Utara, Putri mengatakan kalau anggaran peliputan tersebut sudah pernah dibahas bersama antara para jurnalis dan Diskominfo.

Oleh karena itu, ia juga berharap pihak Dskominfo Luwu Utara untuk kooperative menjelaskan tentang peruntukan anggaran jasa peliputan yang bahkan menurutnya sudah pernah dibahas di DPRD dan sudah ditetapkan di DPA dan RKA namun justru berubah pada saat ini.

“Memang sudah pernah dibahas hingga di tingkat DPRD dan bahkan sudah ditetapkan di RKA, lalu kenapa harus dirubah. Untuk itu, kami bersama rekan-rekan yang lain meminta Diskominfo untuk terbuka mengenai hal ini. Ini penting demi menjaga hubungan antara solidaritas jurnalis Luwu Utara dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara”, jelas Putri.

Sedangkan Dedhy dari media online radar investigasi.id Biro Luwu Utara menegaskan bahwa jikalau peruntukan anggaran jasa peliputan ini memang betul sudah diubah oleh Diskominfo, maka hal ini dianggap mencederai hubungan wartawan online Pokja Luwu Utara dengan Pemerintah Daerah.

“Kalau memang hal ini dibenarkan oleh pihak Diskominfo Luwu Utara, maka pastinya hal ini akan merusak hubungan para jurnalis online yang ada di Luwu Utara dengan Pemerintah Daerah, padahal saat ini kita dari solidaritas jurnalis sementara membangun hubungan yang lebih baik dengan pemerintah daerah”, pungkasnya.(*)