Tanpa Alat Bukti Asli, Penggugat Tetap Dimenangkan Dalam Sidang Sengketa Tanah Lapangan Gembira

oleh

KATASATU.COM | TORAJA UTARA. Polemik sengketa tanah yang ada di Rantepao, kabupaten Toraja Utara yang dulunya dikenal dengan sebutan Lapangan Gembira setelah melalui persidangan di tingkat pengadilan negeri Makale dan pengadilan tinggi di Makassar, kini menuai perlawanan moral dari lapisan dan golongan masyarakat.

Pasalnya, penggugat dalam melakukan gugatan ke pengadilan hanya menggunakan dokumen salinan atau copyan tanpa disertai dokumen asli namun tetap diterima sebagai fakta hukum untuk dilakukan persidangan.

Seperti yang di paparkan Kabag Hukum Pemda Toraja Utara, Neti Palin saat menghadiri rapat lanjutan bersama pihak SMAN 2 Rantepao dan Alumni di gedung DPRD Toraja Utara pada hari Selasa (2/10/2018) bahwa pihak Pemda Toraja Utara sempat mempertanyakan kelengkapan dokumen asli dalam persidangan namun persidangan tetap dilanjutkan.

“Penggugat juga mengajukan alat bukti fotocopy dan saksi di pengadilan walaupun di depan hakim mereka tidak bisa menunjukkan alat bukti yang asli sedangkan menurut UU keperdataan bahwa alat bukti itu di anggap sempurna ketika ada aslinya dan bisa diajukan fotocopy dari alat bukti ketika pelaku ada atau hadir di persidangan”, ungkap Neli Palin.

Lanjutnya bahwa kami sempat pertanyakan mengenai dokumen asli dari fakta hukum sebagai dalil – dalil dari penggugat yang mereka sebut sebagai surat jual beli dan bahkan dalam surat tersebut tidak ada bubuhan tanda tangan dari sipenjual yang disebutkan oleh pihak penggugat, tutur Neli Palin.

Miris sekali jika kelengkapan alat bukti dari penggugat pada proses persidangan tersebut tanpa dokumen asli bisa menjadi bukti kuat karena sudah tidak sejalan dengan pasal 1888 KUH Perdata

Didalam Pasal 1888 KUH Perdata dijelaskan bahwa “Bila akta yang asli tidak ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”.

Pada Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, Mahkamah Agung pun juga telah memberikan penegasan atas alat bukti berupa fotocopy dari surat atau dokumen, bahwa “surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”.

Penulis : Wdn / Editor : Rdk